PONOROGO-Ingin lebih dekat dengan masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi para pedagang peringatan hari jadi Kabupaten Ponorogo ke-527 di kemas berbeda seperti Bupati sebelumnya.
Diera Bupati Sugiri Sancoko, peringatan hari jadi tahun 2023 ini, bupati juatru mengundang PNS yang sudah purna serta seluruh masyarakat Ponorogo. Tujuannya supaya pemerintah bisa lebih dekat dengan masyarakat pun juga bisa menggerakkan roda ekonomi dari para pedagang di Alun-Alun Ponorogo.
“Kami ingin hari jadi ini tidak hanya jadi milik Kabupaten, tapi jadi milik masyarakat dan pedagang. Ke depan kita besarkan lagi. Saya yakin Ponorogo akan jadi hebat, keren,” ucap Bupati Sugiri Sancoko, Jumat (11/8/2023) malam.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga menyampaikan, peringatan hari jadi ini dia ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Ponorogo tanpa terkecuali. Dia juga meminta maaf atas segala kekurangan, saat menjalankan pemerintahan masih belum sempurna.
“Saya bersama Wakil Bupati minta maaf atas segala kekurangan . Kedepan akan kita selesaikan dan kami yakin Ponorogo akan hebat,” paparnya.
Bupati menambahkan Pemkab Ponorogo tahun 2024 mendatang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1 triliun. Angka itu jauh tinggi dibandingkan target PAD tahun 2023 sebesar Rp 310 miliar.
“Kami memang targetkan tinggi, angka Rp 1 triliun bukan bualan. Bukan omong kosong,” imbuhnya.
Kenaikan PAD ini, lanjut Bupati, tidak diambil dari kenaikan pajak melainkan diambil dari potensi yang ada, seperti, Telaga Ngebel, Pasar Legi, Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) serta Rumah Sakit Kauman.
“Contoh konkret, Telaga Ngebel dengan adanya water fountain menjadi inovasi yang diharapkan bisa menaikkan PAD,” terangnya.
Bahkan meski dengan APBD kecil, Bupati optimistis dan yakin bisa membangun MRMP. Pun juga face off Jalan HOS Cokroaminoto tanpa APBD bisa dilakukan.
“Pembangunan MRMP banyak orang yang meragukan. Tapi nyatanya bisa kan. Juga membangun HOS Cokroaminoto tanpa APBD bisa,” tandas Bupati.
Menurutnya, realisasi PAD Pemkab Ponorogo yang hanya berkutat 13 persen dari jumlah total APBD Rp 2,2 triliun membuat Pemkab tidak bisa berinovasi dalam kebijakan. Sebab, dana tersebut sudah dirinci peruntukannya.
“Mau tak mau peningkatan PAD mutlak untuk pembangunan yang tuntas,” pungkas Bupati. (adv/el)
