PONOROGO – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ali Mufthi, menyoroti pentingnya konsep dua periode bagi Bupati Ponorogo.
Konsep dua periode ini sangat penting karena demi kelanjutan dan percepatan pembangunan di Kota Reog. Sebab, selama kilas balik perjalanan 25 tahun Ponorogo ke belakang mengalami keterlambatan pembangunan. Baik insfrastruktur dan menangani persoalan lain.
Hal ini karena kerap bergantinya Bupati Ponorogo setiap lima tahun sekali. Sehingga pembangunan kembali ke titik awal.
Bergantinya kepemimpinan tiap 5 tahun tanpa keberlanjutan ini tentu berimbas.
Pertama reposisi struktural pemerintah daerah yang menimbulkan persoalan. Termasuk RPJMD yang berubah orientasi.
Karena untuk bisa merencanakan terbaik pasti membutuhkan pemikiran agar bisa mengambil keputusan yang tepat.
“Maka 2 periode itu harus kita mulai hari ini, kita gemakan di seluruh Ponorogo disampaikan kepada warga bahwa dua periode itu lebih baik dari pada 1 satu periode selesai,” papar Ali Mufthi dalam kegiatan Talk Show di Taman Desa Jambon, Minggu (28/4/2024).
Dipaparkannya, taruhlah satu periode itu perjalanan dari 0 sampai titik 5. Sedangkan pada periode kedua dari titik 5 sampai titik 10.
“Tapi kalau periode kedua sudah berganti Bupati baru lagi, maka akan kembali ke titik nol. Kita akan terus seperti ini,” ujarnya.
Pun, kalau berkaca kepada daerah yang bupatinya dua periode, tentu beda dengan 5 tahun berganti.
Ali mufthi tidak ingin keadaan yang berlangsung selama 25 tahun ini terus terulang.
Betapa tidak, sejak tahun 2005 sampai 2024 pergerakan pikiran dan energi hanya berkutat pada persoalan insfrastruktur khususnya jalan.
“Ironisnya, hal ini tidak ada temu kapan selesai. Pengalaman saya, ketika musrenbang tahun 2005 jalan, 2009 jalan, 2015 jalan, 2019 jalan hingga 2024 jalan,” ungkapnya.
Lalu kapan ini bisa diselesaikan? Ali menyebut, dengan dua periode atau 5 sampai 10 tahun kepemimpinan yang sama maka insfrastruktur selesai khususnya jalan.
Kalau 10 tahun ini bisa selesai, maka bisa berbuat dan bergerak kepada pembangunan yang lain. APBD bisa untuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, ekonomi hingga UMKM.
Ia berharap, starternya dimulai pada pilkada 2024. Kalau tahun ini melahirkan jejak baik maka pilkada 2030 maka siapun kepala daerah acuannya adalah produk pilkada 2024. Tapi kalau 2024 problem maka pilkada 2030 tidak bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana Ngrayun, Pudak, Balong dan jalan di Kecamatan di Ponorogo bisa dirampungkan.
“Problem yang berlangsung 20 tahun sampai kini akan tetap sama. Apakah itu bukan termasuk kategori rugi, karena mind setnya sama saja tidak pernah berubah, maka straternya pilkada 2024 bupati yang sekarang dilanjutkan, syukur-syukur bisa jago tunggal,” tandasnya.
Apalagi di bawah nahkoda Bupati Sugiri Sancoko telah melakukan gebrakan yang luar biasa.
Meski menjabat 3 tahun 2 bulan namun Bupati Sugiri telah menggairahkan pembangunan di Ponorogo.
Mulai inovasi wisata pemikat di Telaga Ngebel yang kini menghasilkan PAD yang luar biasa. Membangun ikon reog. Serta program face off membedah dan mempercantik wajah kota reog. Maupun komitmennya dalam memperbaiki jalan rusak di Ponorogo.
“Siapapun nyawang Ponorogo dengan APBD terbatas bisa menyelesaikan persoalan yang sangat banyak ini. Tentu masih banyak kritikan karena 3,2 tahun itu waktu yang sangat singkat,” paparnya.
Perlu diketahui, kata Ali Mufthi, para pemimpin negara ini butuh waktu 25 tahun. Seperti Pak Soekarno diangkat menjadi presiden hampir 25 tahun.
Termasuk Soeharto jika dihitung dari pemilu 25 tahun. Pun reformasi berlakunya UU Otoda kalau dihitung 1999 pemilu maka sudah 25 tahun.
“Maka 25 tahun ke depan starting dimulai dengan kebaikan dan gairah baru di situ ada legacy dan legacy itu Bupati Sugiri memberikan starternya,” tandasnya. (el)
